Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mengoptimalkan perannya dalam mendorong peningkatan mutu pembentukan produk hukum daerah. Hal ini diwujudkan dengan kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, dalam Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta Penganugrahan Legislasi Daerah.
Forum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum tersebut dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, di Hotel Bidakara Jakarta. Acara ini berfungsi sebagai platform strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan sistem hukum nasional.
Penekanan Pentingnya Harmonisasi Regulasi
Kegiatan diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah guna menghindari tumpang tindih peraturan serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selanjutnya, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, menyampaikan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Materi tersebut menguraikan tahapan teknis, mekanisme pengharmonisasian, serta peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam mendampingi pemerintah daerah.
Kolaborasi Strategis dan Penganugrahan
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, yang mengangkat tema Kolaborasi Strategis Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dalam presentasinya, ditekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan produk hukum daerah yang responsif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian acara, dilaksanakan Penganugrahan Legislasi Daerah sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dinilai berprestasi dalam penyusunan dan penetapan produk hukum daerah yang berkualitas. Penganugerahan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja legislasi daerah secara berkelanjutan.
Komitmen Kemenkum Kalbar
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyatakan bahwa forum koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi dan pemahaman bersama antara pusat dan daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam proses pengharmonisasian produk hukum daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Jonny.
Ia menambahkan bahwa melalui penguatan sinergi dan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, diharapkan regulasi daerah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
