Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, untuk melakukan pendataan ulang rumah yang rusak demi mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Ia menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara nama‑per‑alamat untuk semua kategori kerusakan, mulai dari ringan, sedang, berat, hingga rumah yang hilang. Informasi ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan tindakan selanjutnya.
Upaya Pemulihan Pasca Bencana di Tapanuli Utara
“Pemerintah bekerja cepat di bawah perintah Bapak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya masih dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Mendagri pada acara groundbreaking (peletakan batu pertama) Pembangunan 103 Rumah untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025).
Setelah melakukan survei di lapangan, Mendagri menilai bahwa upaya pemulihan di Kabupaten Tapanuli Utara secara keseluruhan berjalan cepat. Beberapa jalan yang sebelumnya tertutup kini sudah dibuka kembali, dan jaringan listrik juga mulai pulih.
Ia menjelaskan bahwa bencana utama di wilayah tersebut adalah tanah longsor, yang menyebabkan banyak rumah rusak atau hilang serta menimbulkan korban jiwa. Karena itu, ia menuntut data terbaru yang akurat untuk memastikan penanganan yang optimal.
“Nah, rusak ringan dan sedang saya minta memang kepada Pak Bupati agar segera direkap by name by address, nama-nama dan lain-lainnya. Supaya enggak salah. Nanti agar direkap, … diserahkan kepada provinsi,” imbuh Mendagri.
Ia menyatakan bahwa warga dengan rumah yang rusak ringan atau sedang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan biaya renovasi, guna mempercepat pemulihan dan mengurangi kepadatan di area pengungsian.
“Nah, yang rumah yang berat dan hilang, itu akan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk pembangunannya apakah dibangunkan di tempat itu juga? Kalau dianggap rawan, direlokasi,” jelas Mendagri.
Menurut arahan Presiden Prabowo, relokasi akan menggunakan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun BUMN. Mendagri menegaskan bahwa proses pemulihan akan dipercepat untuk membantu korban. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang membantu mempercepat pembangunan rumah permanen di beberapa daerah.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan, serta sejumlah pihak terkait.
