Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan kerusakan akibat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Aceh yang terjadi pada akhir November mencapai 4,9 juta hektar. Hal ini berarti hampir seluruh wilayah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Luas Provinsi Aceh berdasarkan data resmi mencapai sekitar 5,8 juta hektar atau setara dengan 57.956 kilometer persegi.
Pengawasan Melalui Kajian Tidak Langsung
Luasnya wilayah yang terdampak membuat pengawasan di Aceh dilakukan melalui kajian tidak langsung sebelum nantinya dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.
“Karena Aceh yang terdampak cukup besar, hampir 4,9 juta hektar arealnya, tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi itu dilakukan pada semua lanskap di Aceh, yang kemudian saat ini sedang kita dalami,” kata Hanif dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).
Ia menyatakan bahwa pengawasan di Aceh tidak dilakukan secepat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat karena keterbatasan akses. Meskipun demikian, kajian dilakukan secara intensif dengan melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
“Untuk Aceh, sedang dilakukan pengawasan tidak langsung, karena melihat aksesnya memang tidak sesederhana di Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Sehingga kajian tidak langsung sedang dilakukan dengan sangat intensif, melibatkan seluruh expert di seluruh universitas,” ujar Hanif.
“Kita bersama merumuskan hasil kajian langsung, nanti hasilnya akan didalami melalui verifikasi lapangan,” lanjut dia.
Target Penanganan Tiga Bulan
Hanif menargetkan proses penanganan di Aceh akan selesai dalam 3 bulan. “Harapannya tadi 3 bulan selesai, kemudian langkah-langkah berikutnya akan kita sesuaikan,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, Kementerian LH telah mengaudit dan memberikan sanksi terhadap 8 hingga 9 unit usaha di Batang Toru, Sumatera Utara.
“Pelaksanaan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru telah lebih awal dilakukan. Ada 8-9 unit entitas yang saat ini sedang dalam pendalaman. Kepada semuanya telah kita berikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan,” tutur dia.
Sementara untuk Sumatera Barat, ada 17 unit yang tengah diverifikasi.
“Hari ini, tim sedang di Sumatera Barat. Ada 17 unit yang sedang dilakukan verifikasi lapangan. Ada 17 dari 50-an unit yang sedang berjalan. Ada kegiatan semen, tambang, perumahan, dan perkebunan sawit,” katanya.
Penanganan Berbasis Kajian Ilmiah
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan pascabencana yang berbasis kajian ilmiah dan spasial. Oleh karenanya, Kementerian LH menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di sepanjang prosesnya.
“Beberapa langkah telah kami rumuskan dengan Bapak Menteri Saintek bahwa langkah-langkah penanganan ini mesti berbasis eksakta, yang bisa memproyeksikan potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya,” ujar Hanif.
