Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang penutupan tahun anggaran. Ia menekankan bahwa pengeluaran pemerintah menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target pendapatan diharapkan mencapai 100 persen atau mendekati angka tersebut. Apabila terdapat kelebihan, itu tentu menjadi prestasi. Sementara belanja juga perlu didorong setinggi mungkin,” ujar Mendagri Tito dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Dampak Belanja Pemerintah terhadap Perekonomian
Menurut penjelasannya, peningkatan belanja pemerintah akan memperlancar peredaran uang di masyarakat, sehingga mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta untuk tetap bergerak aktif.
Ia menyoroti pentingnya peran sektor swasta sebagai salah satu pilar pendukung pertumbuhan ekonomi di samping belanja pemerintah. Hal ini mencakup kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah.
“Daerah dengan sektor swasta yang dinamis cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi meningkat,” jelasnya.
Data Realisasi APBD per 30 November 2025
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp 1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Mendagri berharap angka tersebut terus mengalami peningkatan, mengingat capaian total realisasi pendapatan seluruh daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp 1.367 triliun atau 97,29 persen. Demikian pula dengan capaian total realisasi belanja seluruh daerah pada periode yang sama sebanyak Rp 1.365 triliun atau 91,72 persen.
“Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” harapnya.
Peringkat Daerah Berdasarkan Realisasi APBD
Mendagri Tito memaparkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah. Ia memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan realisasi memuaskan, sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah untuk melakukan upaya perbaikan.
Sepuluh daerah tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi meliputi Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Di tingkat kabupaten, daerah dengan performa terbaik yaitu Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota, daerah teratas meliputi Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Di sisi lain, sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi mencakup Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di tingkat kabupaten, daerah dengan realisasi rendah yaitu Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Adapun di tingkat kota, daerah dengan performa terendah meliputi Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
Realisasi Belanja Daerah
Untuk realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi, sepuluh daerah teratas yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Di tingkat kabupaten, daerah dengan realisasi belanja tertinggi mencakup Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara. Sementara di tingkat kota, daerah dengan performa terbaik meliputi Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.
Sedangkan untuk daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, mencakup Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Untuk tingkat kabupaten terendah, yaitu Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru. Sementara di tingkat kota, daerah dengan realisasi rendah meliputi Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.
