Pemerintah Nepal sedang mempertimbangkan penerapan pembatasan jumlah pendaki serta pengaturan waktu ekspedisi untuk mengatasi penumpukan sampah di kawasan Gunung Everest. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah kemacetan di jalur pendakian akibat membludaknya ekspedisi yang berlangsung secara bersamaan.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Action Plan to Keep Mountains Clean 2025-2029 yang diumumkan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Penerbangan Sipil Nepal pada Selasa (16/12), seperti dilansir Xinhua.
Rencana Aksi Lima Tahun
Dalam rencana aksi lima tahunan itu, pemerintah mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kebersihan pegunungan, termasuk pembatasan jumlah pendaki.
Pemerintah berencana menyiapkan ketentuan hukum dan kebijakan yang mengatur kuota pendaki, serta jadwal ekspedisi, dengan mempertimbangkan daya dukung gunung, keterbatasan jendela cuaca yang ideal untuk pendakian, serta potensi kepadatan di jalur menuju puncak.
Implementasi Putusan Mahkamah Agung
Langkah ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nepal tahun lalu yang memerintahkan pemerintah, agar menerbitkan izin pendakian hanya setelah menetapkan jumlah pendaki secara jelas. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul laporan kemacetan di jalur punggungan menuju puncak, serta meningkatnya volume sampah yang ditinggalkan para pendaki.
Selain itu, dalam rencana aksi terbaru, pemerintah juga akan menetapkan syarat khusus bagi tim pembuka jalur pendakian atau rope fixing. Seluruh material yang digunakan untuk membuka rute menuju puncak wajib dibawa turun kembali setelah musim pendakian berakhir.
Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan aktivitas wisata petualangan dengan upaya pelestarian lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pegunungan Nepal yang selama ini menjadi destinasi favorit pendaki dari seluruh dunia.
