Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin tampil sebagai pembicara dalam Jambore Kepala Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Markas Komando Rindam XIV Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari pada 12-14 Desember dengan tujuan memberikan pembekalan serta memperkuat peran strategis para kepala desa dalam membangun desa yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing.
Peran Strategis Kepala Desa
Sjafrie menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. “Kepala Desa ujung tombak pemerintahan di desa,” kata Sjafrie dikutip dari laman resmi Kemhan, Jumat (19/12).
Ia mengingatkan agar para kepala desa menjauhi perbuatan tercela seperti korupsi. Sjafrie mengajak kades untuk berperan aktif dalam melawan korupsi hingga berbagai bentuk penyimpangan.
“Kepala desa jangan kau korupsi, kalau ada pejabat negara korupsi, kasih tahu, bawa datanya, bawa fotonya, ini pak orangnya, kita pasti ambil tindakan tegas, lawan itu korupsi, lawan itu ilegal-ilegal, kepala desa tidak boleh diam terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di republik ini, ini adalah komitmen Presiden,” tegas Sjafrie.
Kriteria Kepala Desa Ideal
Sjafrie memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman yang bekerja agar kegiatan ini berjalan lancar. Ia menuturkan bahwa kepala desa harus memiliki nasionalisme yang kuat.
“Kalau pilih kepala desa mereka harus punya nasionalisme dan harus punya patriotisme, jangan kita punya kepala desa konsumtif, cari kepala desa yang produktif yang bisa memberi kepada rakyat dan dia kuat untuk melihat situasi di sekelilingnya dan bisa mengendalikan masyarakat yang ada di bawa lingkungan sekitarnya,” kata Sjafrie.
“Kepala desa adalah mata dan telinga daripada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” tambah dia.
Kedekatan dengan Rakyat
Lebih lanjut, Sjafrie meminta agar kepala desa harus terus bersama rakyat. Ia pun menyandingkannya dengan peran Babinsa.
“Kalau rakyat mengalami kesulitan, dengarkan apa kesulitan mereka, ini yang dilakukan TNI yang terkenal dengan 8 wajib TNI. Makanya Babinsa itu tidak ada kantornya supaya Babinsa itu ada di tengah rakyat, dia dengar apa yang terjadi, kepala desa ya membina Babinsa kan sama-sama Komcad, latar belakangnya sama,” kata Sjafrie.
