Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa (23/12/2025). Pertemuan ini membahas penguatan sistem perlindungan sosial, khususnya terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta kemajuan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya pembangunan Sekolah Rakyat segera direalisasikan. Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan PBI yang tertib, terkoordinasi, dan langsung menjangkau penerima manfaat yang berhak. “Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Koordinasi Antar Lembaga
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang Helmi Johan, Kepala Dinas PUPR Teddy Adeba, Kepala Bappeda M. Salihin, serta Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Rizal Oktayudi.
Gus Ipul mengingatkan bahwa proses pemutakhiran data PBI perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan kejujuran sesuai kondisi riil masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya persoalan di tingkat desa maupun kecemburuan sosial di masyarakat.
Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat
Pembahasan juga menyentuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Pemerintah daerah telah mengajukan usulan lahan kepada Kementerian Sosial, namun saat ini masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi yang diusulkan.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan kesiapan lahan dan akses yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di daerah sekitarnya. “Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” kata Gus Ipul.
Kondisi Sekolah Rakyat di Bengkulu
Sebagai informasi, Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur di SMAN 11 Kaur.
Menindaklanjuti arahan Gus Ipul, Bupati Kepahiang Zurdi Nata menyatakan kesiapan untuk mengelola PBI dengan baik serta terus berupaya agar program Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi di wilayahnya. Namun, dia juga menyampaikan bahwa kondisi kemampuan fiskal daerah terbatas dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. “Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Menutup audiensi, Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tujuannya adalah memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
