Pemerintah Provinsi Lampung mencatat kemajuan dalam kondisi infrastruktur jalan. Hingga akhir tahun 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 79,79 persen, meningkat sekitar dua persen dibandingkan periode sebelumnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
Target Peningkatan di Atas 90 Persen
“Alhamdulillah, kemantapan jalan Provinsi Lampung sekarang di angka 79,79 persen. Memang belum sampai 80 persen, tapi ini sudah naik sekitar dua persen dari tahun lalu,” kata Taufiqullah, saat peringatan Hari Jalan Nasional di Lampung, Jum’at (19/12).
Ia menekankan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Lampung akan meningkatkan program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Hal ini sejalan dengan komitmen Gubernur Lampung untuk menjadikan infrastruktur jalan sebagai pondasi utama pembangunan ekonomi daerah.
“Pak Gubernur sangat berkomitmen. Infrastruktur jalan harus lebih baik, karena ini fondasi awal perbaikan ekonomi Provinsi Lampung. Target kami, di akhir masa jabatan beliau, kemantapan jalan bisa di atas 90 persen,” ujar Taufiq.
Kesiapsiagaan Menjelang Nataru
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas BMBK memastikan kesiapsiagaan penuh meskipun tidak membentuk posko khusus. Seluruh alat berat dan personel telah disiagakan di setiap kabupaten/kota untuk mengantisipasi potensi gangguan, termasuk longsor.
“Kami semua standby. Alat berat, bahan bakar, dan personel sudah on call. Kalau terjadi kondisi darurat, kami siap bergerak cepat,” kata Taufiqullah.
Jalan sebagai Urat Nadi Pembangunan
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Mulyadi Irsan menegaskan peran strategis jalan dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari investasi, industri, pengendalian inflasi, hingga ketahanan pangan.
“Jalan adalah urat nadi pembangunan daerah. Dengan jalan yang baik, isu investasi, industri, inflasi, dan pangan bisa ditopang dengan lebih optimal,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kemantapan jalan tidak hanya mengandalkan APBD Provinsi Lampung. Pemerintah juga mendorong berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemanfaatan CSR, dan kerja sama dengan sektor industri.
“Kita tidak hanya berpangku pada APBD. Skema pembiayaan non-APBD sangat membantu percepatan peningkatan kemantapan jalan di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Mulyadi.
