Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan, khususnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil mengamankan dana negara dari perusahaan-perusahaan nakal. Nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp 6,6 triliun.
Menurutnya, para petugas tersebut berhadapan langsung dengan korporasi-korporasi yang bertindak semena-mena terhadap hutan.
Perjuangan di Medan Sulit
“Terima kasih telah bekerja keras di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare tidak sedikit,” ujar Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang tersebut di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12). Acara tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Presiden mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan perambah hutan dan pelanggar aturan kehutanan melakukan berbagai cara untuk melawan petugas Satgas PKH, termasuk dengan mempekerjakan preman.
“Jumlah korporasi korporasi yang melanggar, upaya upaya korporasi itu untuk menghambat verifikasi, penyelidikan, investigasi. Upaya upaya perlawanan yang kita mengerti dan paham, rakyat yang dihasut, preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas,” kata Prabowo.
Kerja Tanpa Sorotan Media
Menurut kepala negara, perjuangan satgas tersebut kurang mendapatkan perhatian, termasuk dari para influencer di platform media sosial.
“Ini di tempat yang jauh tidak terlihat media, kamera, influencer influencer, vlogger, dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu,” katanya.
“Karena kesetiaan saudara kepada NKRI, karena cinta saudara kepada bangsa dan Tanah Air. Saya terima kasih,” sambung dia.
Lawan Sampai ke Akar
Prabowo menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan pelanggar harus dilawan hingga ke akar-akarnya. Sebab mereka dianggap menganut paham Serakahnomics.
“Saya kira ini baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Penyimpangan ini sudah berjalan puluhan tahun, ini kita sebut mereka mereka yang menganut filosofi, paham Serakahnomics. berani melecehkan, berani menghina NKRI,” kata dia.
“Menganggap sepele pemerintah, menganggap pejabat eselon bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka,” tegas Prabowo.
